Transportasi kedua belah pihak dibutuhkan untuk mencari konsensus

Transportasi online telah menjadi kebutuhan bagi penduduk di kota-kota besar
Indonesia seperti Jakarta dan Bandung. Banyaknya masyarakat yang lebih memilih
transportasi online, baik roda dua
maupun roda empat karena beragam pertimbangan atas kenyamanan dan keamanan pun
tak ayal membuat transportasi konvensional tidak lagi diminati. Tak heran, beragam
konflik muncul diantara mereka. Argumen mengenai perizinan transportasi online sendiri menjadi yang paling
menonjol. Pasalnya, resmi 1 April 2017 kemarin revisi dari Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor 26 tahun 2017 mengenai transportasi berbasis aplikasi atau online diundangkan (Komalasari, 2017)1
tak lantas membuat polemik berakhir.

            Perizinan
yang telah disepakati oleh pemerintah sendiri menjadi permasalahan di kalangan
pengemudi transportasi online. Mulai
dari keputusan mengenai adanya kuota, stiker penanda transportasi online hingga penentuan tarif
memberatkan pihak transportasi online. Jika
peraturan pemerintah ini tidak kembali direvisi, apa dampak yang muncul bagi
pengendara moda transportasi berbasis aplikasi sendiri, dan bagaimana pengaruhnya
bagi masyarakat luas terutama penggunanya dan transportasi konvensional sebagai
saingannya.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

            Secara
garis besar, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 tahun 2017 untuk moda
transportasi berbasis aplikasi menekankan kepada menempelkan stiker khusus di
kendaraan serta adanya tarif dasar dan kuota yang ditetapkan oleh masing-masing
daerah. Tiga hal yang dianggap signifikan ini memberatkan pengendara, terutama
di poin mengenai stiker. Dengan konflik antara pengemudi transportasi online dan transportasi konvensional
yang masih sering terjadi di daerah-daerah seperti Bandung menyebabkan
ketidakamanan tersendiri baik dari pihak pengemudi maupun pengguna. Peran
pemerintah sebagai fasilitator dalam penyelesaian konflik antar kedua belah
pihak dibutuhkan untuk mencari konsensus diantara keduanya.

Dari pihak penumpang
sendiri, kenaikan tarif transportasi online
dinilai cukup memberatkan. Penetapan tarif dasar ini memang tidak akan
membuat adanya perang tarif antar perusahaan transportasi online, tetapi protes
muncul dari kalangan pengguna yang terbiasa dengan harga di bawah standar. Tanpa
sadar, tarif rendah sendiri seringkali memberatkan pengemudi transportasi online. Seiring dengan bertambahnya
jumlah pengemudi yang kebanyakkan memilih untuk meninggalkan pekerjaan utamanya
untuk menjadi pengemudi transportasi online,
penghasilan yang didapatkan oleh pengemudinya kurang memenuhi kebutuhannya
sendiri (Muthahhari, 2017)2.
Jika pengguna terus dimanjakan dengan tarif yang di bawah standar,
kesejahteraan pengemudi tidak terjamin dan dapat mendorong pengemudinya untuk
meninggalkan usaha transportasi online.
Kesejahteraan pengemudi transportasi online
tetap harus diutamakan, karena mereka juga lah yang tampil sebagai wajah
dari usaha di bidang jasa ini untuk memuaskan penggunanya. Walau berhentinya
para pengemudi transportasi online pada
saat ini tidak terbukti karena masih lebih banyak penumpang yang rela membayar
lebih demi kenyamanan berkendara dengan transportasi online ketimbang menggunakan transportasi konvensional, penerapan
tarif dasar merupakan kebijakan yang tepat atas peningkatan kesejahteraan
pengemudinya.

Wacana mengenai kuota yang
diterapkan sesuai dengan kebijakan daerah masing-masing sebenarnya dapat turut
mendorong usaha transportasi konvensional untuk dapat melakukan persaingan
sehat dengan transportasi online yang
sekarang lebih diminati oleh masyarakat. Transportasi konvensional dapat
tertinggal jika jumlah moda transportasi online
semakin bertambah seiring waktunya, namun kebijakan ini dapat merugikan
pengemudi transportasi online sendiri.
Dengan banyak dari mereka yang lebih memilih untuk keluar dari pekerjaan
utamanya dan berfokus kepada usaha transportasi online yang terlihat menjanjikan akan menimbulkan banyaknya
pengangguran pasca penetapan kuota yang akan dilakukan.

Kenyataannya, minat
mayoritas masyarakat atas transportasi online
pun tidak serta merta tidak beralasan. Peminat transportasi konvensional
pun tidak sepenuhnya hilang. Bagi komuter daerah Jabodetabek, Kereta Rel
Listrik (KRL) masih menjadi transportasi utama masyarakatnya. Permasalahan
utamanya ada pada pertimbangan masyarakat atas pilihannya untuk transportasi
roda dua dan roda empat. Bentrokan tak terhindarkan atas pilihan tersebut, salah
satu jalan keluar yang mungkin dapat diterapkan adalah menaikan standar
transportasi konvensional agar tidak dihindari oleh masyarakat. Kenyamanan yang
seimbang dengan tarif yang ditawarkan dapat membuat masyarakat kembali lebih
memilih transportasi konvensional. Kebijakan pemerintah seharusnya dapat turut
mendorong pemeliharaan moda transportasi konvensional agar persaingannya dengan
transportasi online dapat teratasi.

Kebijakan dari pemerintah
sendiri memang menimbulkan perdebatan tersendiri dalam masyarakat. Memilih
lebih menguntungkan mayoritas juga bukan merupakan jalan keluar terbaik. Izin
yang diberikan kepada transportasi online
sendiri memang cukup dianggap memberatkan untuk kalangan pengemudinya,
namun kenyamanan pengguna dan keberadaan transportasi konvensional harus tetap
diperhitungkan mengingat kebutuhan transportasi masyarakat yang semakin
membludak. Peran angkutan massal harus ditingkatkan, terutama di kota yang
tingkat kerapatan penduduknya tinggi seperti DKI Jakarta, untuk dapat terbebas
dari masalah kemacetan dibutuhkan transportasi massal yang memadai bagi
masyarakatnya (Tumewu, 1997)3.
Jika terlaksana kembali revisi atas perizinan ini, pemerintah diharapkan untuk
dapat mempertimbangkan seluruh anggota masyarakat yang terkait permasalahan
ini.

BACK TO TOP
x

Hi!
I'm Nicholas!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out