Pada tukar Poundsterling menduduki peringkat keempat dari sepuluh

Pada
awalnya, Inggris bukanlah anggota yang memiliki kontribusi terbesar terhadap
pembentukan Uni Eropa layaknya Belanda, Belgia, Italia, Jerman, Luxembourg,
serta Prancis sebagai enam negara pencetus pendirian organisasi regional
terpopuler di dunia ini. Wilayah Inggris merupakan wilayah kepulauan, tidak
berbatasan langsung dengan negara-negara Eropa lainnya sehingga mengakibatkan
negara ini terisolisasi dan terpisah secara politik ( (Niblett,
2012).
Terlebih lagi, Inggris memegang pride
atau kehormatan sebagai negara pemenang Perang Dunia II dan tidak terkena
dampak hebat akibat perang seperti negara-negara lain; terutama Jerman (Smith, 2015). Fakta ini dapat
memicu terjadinya strain atau
ketegangan hubungan antara negara-negara Eropa dengan Inggris karena perbedaan
historis dan nasib. Inggris di era kepemimpinan Winston Churchill, menolak
ajakan untuk bergabung menjadi enam negara pendiri European Economic Community (EEC) tahun 1957. Pendiri ECSC (European Coal and Steel Community)
sebagai organisasi pendahulu EEC, Jean Monnet mengatakan : “Saya tidak pernah
mengerti mengapa Inggris tidak mau bergabung. Saya menyimpulkan bahwa itu
diakibatkan oleh harga diri sebagai pemenang perang-sebuah ilusi yang tidak
ingin diubah.” (Wilson, 2014).

Setelah
bergabung di tahun 1973, Inggris melihat bahwa terdapat kejanggalan di dalam
organisasi regional ini. Keanggotaan seakan-akan diukur dari segi manfaat dan
kontribusi yang dikeluarkan untuk organisasi regional saja, bukan komitmen yang
mengikat secara emosional  (Beddoes, 2016). Alasan lainnya
yaitu Inggris tidak setuju dengan konsep shared
sovereignty atau pembagian kedaulatan
negara yang diagung-agungkan oleh Uni Eropa. Michael Gove, Sekretaris Keadilan
Negara mengatakan bahwa “Keanggotaan kita (re:Inggris) dalam Uni Eropa
menghambat kita untuk mengambil keputusan kritis yang mempengaruhi kehidupan.” (The Economist, 2016). Konsep ini
memberikan kemudahan akses bagi negara-negara anggota untuk bekerjasama sama
dengan anggota lainnnya karena dihapuskannya hambatan. Selain itu, Uni Eropa
yang memiliki institusi supranasional (European
Parliament, European Council, Council of European Union, serta European
Commission) bahkan memiliki pengadilan sendiri yang memiliki kewenangan
untuk mengatur ranah domestik negara, contohnya kebijakan mengenai pengungsi
serta kebijakan mata uang tunggal. Inggris tidak bersedia untuk mengubah mata
uangnya menjadi Euro. Hingga saat ini pun, nilai tukar Poundsterling menduduki
peringkat keempat dari sepuluh mata uang dengan nilai tukar tertinggi di dunia,
meninggalkan Euro di posisi nomor delapan (Book My Forex, 2017). Di masa
pemerintahan Tony Blair, Inggris melayangkan five economic test yang harus dipenuhi sebelum bergabung
menggunakan Euro. Namun, pada tahun 1997, Ia mengatakan dalam pidatonya : “Kita
tidak akan menerapkan mata uang tunggal atau yang lainnya yang tidak sesuai
dengan kepentingan negara.”  (The Guardian, 2002). Program Uni Eropa
mengenai kemudahan akses bagi para pekerja asing untuk mencari pekerjaan di
Inggris, ternyata membawa malapetaka. Para pekerja ini memenangkan persaingan
dengan pekerja Inggris dan mendominasi lapangan kerja. Angka para pekerja
Inggris menurun hingga 63,000 orang di tahun pertama sedangkan pekerja asing
jumlahnya meningkat sebesar 257,000 orang (Elliot L. , 2015).

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Persepsi
Euroskeptisme ini dapat bangkit sehingga mengakibatkan munculnya fenomena
Brexit tentu tidak terlepas dari peran politik domestik di negaranya.
Meningkatnya dukungan terhadap United
Kingdom Independence Party (UKIP) mengalahkan popularitas dari partai Liberal Democrats. UKIP merupakan partai
beraliran konservatif yang memiliki pandangan anti-Uni Eropa dan anti-imigran (Goodwin, 2015). Partai ini berhasil
mempengaruhi Perdana Menteri Inggris sebelumnya, David Cameron untuk melakukan
referendum terhadap keanggotaan Inggris di dalam Uni Eropa walaupun usahanya
gagal untuk mempertahankan keanggotaan Inggris sehingga
ia mundur dari jabatannya (Forster, 2016). Dukungan terhadap
partai konservatif ini menandakan bahwa pandangan Euroskeptisme banyak diadopsi
oleh mayoritas masyarakat Inggris. Akan tetapi, opini sebelumnya justru
memunculkan satu pertanyaan penting yang harus dijawab : Faktor-faktor apa
sajakah yang dapat mendorong meluasnya pandangan Euroskeptisme ini?

Pertama, Euroskeptisme muncul ketika terdapat kelompok
masyarakat yang termarginalisasikan, terutama di dalam konteks ekonomi.
Kebijakan-kebijakan yang disusun oleh Uni Eropa, mendesak masyarakat untuk
patuh serta beradaptasi dengan peraturan tersebut. Ibaratkanlah seperti seleksi
alam, yang tidak mampu bersaing dan bertahan akan tereliminasi. Contohnya
seperti kebijakan mata uang tunggal, didukung oleh elemen masyarakat yang
merasa diuntungkan dengan adanya penerapan kebijakan ini : hambatan mata uang
telah dihilangkan sehingga dapat meningkatkan level kompetitif para pebisnis
serta mempermudah investor untuk menanam modal baik di dalam maupun di luar
Inggris (Reiss, 2003). Namun, bagi kelompok-kelompok masyarakat yang
berpikir bahwa kebijakan Uni Eropa tidak membawa manfaat bagi Inggris, pada
kenyataannya mereka merefleksikan kerugian-kerugian tersebut dalam kehidupan
mereka. Contohnya yaitu kelompok tenaga kerja yang merasa dirugikan dengan
bebas masuknya pekerja asing ke Inggris, dan “mengambil kesempatan kerja
mereka”. Gaji para pekerja asing yang tergolong murah sehingga menarik minat perusahaan
atau lapangan pekerjaan lainnya untuk memperkerjakan pekerja luar karena dianggap
lebih menguntungkan. Ed Milband, seorang politisi Inggris mengatakan bahwa
kunci untuk meningkatkan perhatian publik pada kebijakan imigrasi adalah dengan
cara melarang perusahaan melanggar aturan kerja dan mengakhiri ketergantungan
kronis terhadap tenaga kerja skill
rendah dan murah  (Mason, 2014).

Kedua, tidak dapat dipungkiri bahwa faktor budaya, juga mampu
untuk mendorong meluasnya pengaruh Euroskeptisme. Refugee boom atau ledakan jumlah pengungsi menjadi masalah bersama
bagi negara-negara Eropa; butuh tindakan bersama untuk mengontrol jumlah
pengungsi yang masuk serta penyebaran (alokasi) pengungsi. Urgensi tersebut
mendorong implementasi kebijakan Uni Eropa di negara-negara penampung
pengungsi, tak terkecuali Inggris. Akan selalu ada pihak masyarakat yang tidak
suka atau tidak setuju dengan penerapan kebijakan tersebut. Kedatangan para
pengungsi, diperparah dengan kondisi bahwa Inggris menjadi salah satu
destinasi, menimbulkan kecemburuan sosial dan ditakutkan akan menimbulkan
disintegrasi di dalam masyarakat akibat percampuran nilai-nilai dan norma luar.
Para pengungsi ini pun sulit untuk disatukan ke dalam masyarakat; mereka
menolak untuk berintegrasi. Inggris mengalami krisis dalam menyatukan pengungsi
terutama di tahun pertama sejak kedatangan. (Alfred, 2017). Kecemburuan sosial
yang muncul disebabkan perhatian pemerintah yang tinggi terhadap kondisi para
pengungsi : membiayai hidup mereka dan memberikan tempat tinggal, terkesan
mendapatkan perlakuan ‘istimewa’. Sesungguhnya, perhatian pemerintah tidak
terlepas dari tanggungjawab negara terhadap peraturan dari Uni Eropa. Alhasil,
masyarakat menyalahkan Uni Eropa sebagai pemicu disintegritas dan mengancam
identitas nasional. Apabila pemikiran seperti ini terus berlanjut, maka akan
mendorong masyarakat untuk mmperlakukan para pengungsi dengan cara yang tidak
baik. Ditambah lagi dengan berkembangnya Islamophobia,
sedangkan para pengungsi mayoritas beragama Islam (Suriah, Irak, Lebanon). Walikota
London, Sadiq Khan, mengatakan terjadi peningkatan aksi Islamophobia lima kali lipat sejak kasus pembunuhan di London
Bridge (Dodd, 2017)

            Namun,
terdapat satu faktor determinan yang menyatakan bahwa sesungguhnya
Euroskeptisme masyarakat dikontrol dan dimobilisasi oleh partai-partai domestik
yang ingin berkuasa namun merupakan oposisi dari pemerintah. Partai-partai ini
digunakan sebagai media bagi masyarakat untuk menyuarakan pemikiran mereka;
karena mendapat dukungan mengakibatkan sikap Euroskeptisme menjadi semakin solid.
Terjadi simbiosis mutualisme disini; kesempatan bagi pihak partai untuk duduk
di dalam pemerintahan semakin besar dengan akumulasi suara yang semakin banyak
karena berhasil menarik simpati masyarakat. Perdana Menteri pengganti David
Cameron, Theresa May berpidato di dalam konferensi Partai Konservatif : “…kita
tidak perlu kebijakan dari Uni Eropa mengenai para pencari suaka. Tetapi kita
butuh pendekatan negara yang baru serta kerjasama internasional antar negara” (Independent
UK, 2015).
Peran partai ini bisa dikategorikan ‘berbahaya’, siapa yang berkuasa dialah
yang menentukan arus perpolitikan dan mempengaruhi persepsi publik yang juga
berkaitan dengan meluasnya pemikiran Euroskeptisme ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pada
awalnya, Inggris bukanlah anggota yang memiliki kontribusi terbesar terhadap
pembentukan Uni Eropa layaknya Belanda, Belgia, Italia, Jerman, Luxembourg,
serta Prancis sebagai enam negara pencetus pendirian organisasi regional
terpopuler di dunia ini. Wilayah Inggris merupakan wilayah kepulauan, tidak
berbatasan langsung dengan negara-negara Eropa lainnya sehingga mengakibatkan
negara ini terisolisasi dan terpisah secara politik ( (Niblett,
2012).
Terlebih lagi, Inggris memegang pride
atau kehormatan sebagai negara pemenang Perang Dunia II dan tidak terkena
dampak hebat akibat perang seperti negara-negara lain; terutama Jerman (Smith, 2015). Fakta ini dapat
memicu terjadinya strain atau
ketegangan hubungan antara negara-negara Eropa dengan Inggris karena perbedaan
historis dan nasib. Inggris di era kepemimpinan Winston Churchill, menolak
ajakan untuk bergabung menjadi enam negara pendiri European Economic Community (EEC) tahun 1957. Pendiri ECSC (European Coal and Steel Community)
sebagai organisasi pendahulu EEC, Jean Monnet mengatakan : “Saya tidak pernah
mengerti mengapa Inggris tidak mau bergabung. Saya menyimpulkan bahwa itu
diakibatkan oleh harga diri sebagai pemenang perang-sebuah ilusi yang tidak
ingin diubah.” (Wilson, 2014).

Setelah
bergabung di tahun 1973, Inggris melihat bahwa terdapat kejanggalan di dalam
organisasi regional ini. Keanggotaan seakan-akan diukur dari segi manfaat dan
kontribusi yang dikeluarkan untuk organisasi regional saja, bukan komitmen yang
mengikat secara emosional  (Beddoes, 2016). Alasan lainnya
yaitu Inggris tidak setuju dengan konsep shared
sovereignty atau pembagian kedaulatan
negara yang diagung-agungkan oleh Uni Eropa. Michael Gove, Sekretaris Keadilan
Negara mengatakan bahwa “Keanggotaan kita (re:Inggris) dalam Uni Eropa
menghambat kita untuk mengambil keputusan kritis yang mempengaruhi kehidupan.” (The Economist, 2016). Konsep ini
memberikan kemudahan akses bagi negara-negara anggota untuk bekerjasama sama
dengan anggota lainnnya karena dihapuskannya hambatan. Selain itu, Uni Eropa
yang memiliki institusi supranasional (European
Parliament, European Council, Council of European Union, serta European
Commission) bahkan memiliki pengadilan sendiri yang memiliki kewenangan
untuk mengatur ranah domestik negara, contohnya kebijakan mengenai pengungsi
serta kebijakan mata uang tunggal. Inggris tidak bersedia untuk mengubah mata
uangnya menjadi Euro. Hingga saat ini pun, nilai tukar Poundsterling menduduki
peringkat keempat dari sepuluh mata uang dengan nilai tukar tertinggi di dunia,
meninggalkan Euro di posisi nomor delapan (Book My Forex, 2017). Di masa
pemerintahan Tony Blair, Inggris melayangkan five economic test yang harus dipenuhi sebelum bergabung
menggunakan Euro. Namun, pada tahun 1997, Ia mengatakan dalam pidatonya : “Kita
tidak akan menerapkan mata uang tunggal atau yang lainnya yang tidak sesuai
dengan kepentingan negara.”  (The Guardian, 2002). Program Uni Eropa
mengenai kemudahan akses bagi para pekerja asing untuk mencari pekerjaan di
Inggris, ternyata membawa malapetaka. Para pekerja ini memenangkan persaingan
dengan pekerja Inggris dan mendominasi lapangan kerja. Angka para pekerja
Inggris menurun hingga 63,000 orang di tahun pertama sedangkan pekerja asing
jumlahnya meningkat sebesar 257,000 orang (Elliot L. , 2015).

Persepsi
Euroskeptisme ini dapat bangkit sehingga mengakibatkan munculnya fenomena
Brexit tentu tidak terlepas dari peran politik domestik di negaranya.
Meningkatnya dukungan terhadap United
Kingdom Independence Party (UKIP) mengalahkan popularitas dari partai Liberal Democrats. UKIP merupakan partai
beraliran konservatif yang memiliki pandangan anti-Uni Eropa dan anti-imigran (Goodwin, 2015). Partai ini berhasil
mempengaruhi Perdana Menteri Inggris sebelumnya, David Cameron untuk melakukan
referendum terhadap keanggotaan Inggris di dalam Uni Eropa walaupun usahanya
gagal untuk mempertahankan keanggotaan Inggris sehingga
ia mundur dari jabatannya (Forster, 2016). Dukungan terhadap
partai konservatif ini menandakan bahwa pandangan Euroskeptisme banyak diadopsi
oleh mayoritas masyarakat Inggris. Akan tetapi, opini sebelumnya justru
memunculkan satu pertanyaan penting yang harus dijawab : Faktor-faktor apa
sajakah yang dapat mendorong meluasnya pandangan Euroskeptisme ini?

Pertama, Euroskeptisme muncul ketika terdapat kelompok
masyarakat yang termarginalisasikan, terutama di dalam konteks ekonomi.
Kebijakan-kebijakan yang disusun oleh Uni Eropa, mendesak masyarakat untuk
patuh serta beradaptasi dengan peraturan tersebut. Ibaratkanlah seperti seleksi
alam, yang tidak mampu bersaing dan bertahan akan tereliminasi. Contohnya
seperti kebijakan mata uang tunggal, didukung oleh elemen masyarakat yang
merasa diuntungkan dengan adanya penerapan kebijakan ini : hambatan mata uang
telah dihilangkan sehingga dapat meningkatkan level kompetitif para pebisnis
serta mempermudah investor untuk menanam modal baik di dalam maupun di luar
Inggris (Reiss, 2003). Namun, bagi kelompok-kelompok masyarakat yang
berpikir bahwa kebijakan Uni Eropa tidak membawa manfaat bagi Inggris, pada
kenyataannya mereka merefleksikan kerugian-kerugian tersebut dalam kehidupan
mereka. Contohnya yaitu kelompok tenaga kerja yang merasa dirugikan dengan
bebas masuknya pekerja asing ke Inggris, dan “mengambil kesempatan kerja
mereka”. Gaji para pekerja asing yang tergolong murah sehingga menarik minat perusahaan
atau lapangan pekerjaan lainnya untuk memperkerjakan pekerja luar karena dianggap
lebih menguntungkan. Ed Milband, seorang politisi Inggris mengatakan bahwa
kunci untuk meningkatkan perhatian publik pada kebijakan imigrasi adalah dengan
cara melarang perusahaan melanggar aturan kerja dan mengakhiri ketergantungan
kronis terhadap tenaga kerja skill
rendah dan murah  (Mason, 2014).

Kedua, tidak dapat dipungkiri bahwa faktor budaya, juga mampu
untuk mendorong meluasnya pengaruh Euroskeptisme. Refugee boom atau ledakan jumlah pengungsi menjadi masalah bersama
bagi negara-negara Eropa; butuh tindakan bersama untuk mengontrol jumlah
pengungsi yang masuk serta penyebaran (alokasi) pengungsi. Urgensi tersebut
mendorong implementasi kebijakan Uni Eropa di negara-negara penampung
pengungsi, tak terkecuali Inggris. Akan selalu ada pihak masyarakat yang tidak
suka atau tidak setuju dengan penerapan kebijakan tersebut. Kedatangan para
pengungsi, diperparah dengan kondisi bahwa Inggris menjadi salah satu
destinasi, menimbulkan kecemburuan sosial dan ditakutkan akan menimbulkan
disintegrasi di dalam masyarakat akibat percampuran nilai-nilai dan norma luar.
Para pengungsi ini pun sulit untuk disatukan ke dalam masyarakat; mereka
menolak untuk berintegrasi. Inggris mengalami krisis dalam menyatukan pengungsi
terutama di tahun pertama sejak kedatangan. (Alfred, 2017). Kecemburuan sosial
yang muncul disebabkan perhatian pemerintah yang tinggi terhadap kondisi para
pengungsi : membiayai hidup mereka dan memberikan tempat tinggal, terkesan
mendapatkan perlakuan ‘istimewa’. Sesungguhnya, perhatian pemerintah tidak
terlepas dari tanggungjawab negara terhadap peraturan dari Uni Eropa. Alhasil,
masyarakat menyalahkan Uni Eropa sebagai pemicu disintegritas dan mengancam
identitas nasional. Apabila pemikiran seperti ini terus berlanjut, maka akan
mendorong masyarakat untuk mmperlakukan para pengungsi dengan cara yang tidak
baik. Ditambah lagi dengan berkembangnya Islamophobia,
sedangkan para pengungsi mayoritas beragama Islam (Suriah, Irak, Lebanon). Walikota
London, Sadiq Khan, mengatakan terjadi peningkatan aksi Islamophobia lima kali lipat sejak kasus pembunuhan di London
Bridge (Dodd, 2017)

            Namun,
terdapat satu faktor determinan yang menyatakan bahwa sesungguhnya
Euroskeptisme masyarakat dikontrol dan dimobilisasi oleh partai-partai domestik
yang ingin berkuasa namun merupakan oposisi dari pemerintah. Partai-partai ini
digunakan sebagai media bagi masyarakat untuk menyuarakan pemikiran mereka;
karena mendapat dukungan mengakibatkan sikap Euroskeptisme menjadi semakin solid.
Terjadi simbiosis mutualisme disini; kesempatan bagi pihak partai untuk duduk
di dalam pemerintahan semakin besar dengan akumulasi suara yang semakin banyak
karena berhasil menarik simpati masyarakat. Perdana Menteri pengganti David
Cameron, Theresa May berpidato di dalam konferensi Partai Konservatif : “…kita
tidak perlu kebijakan dari Uni Eropa mengenai para pencari suaka. Tetapi kita
butuh pendekatan negara yang baru serta kerjasama internasional antar negara” (Independent
UK, 2015).
Peran partai ini bisa dikategorikan ‘berbahaya’, siapa yang berkuasa dialah
yang menentukan arus perpolitikan dan mempengaruhi persepsi publik yang juga
berkaitan dengan meluasnya pemikiran Euroskeptisme ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BACK TO TOP
x

Hi!
I'm Nicholas!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out